Orang Terkaya RI Komplain soal PSBB

Orang Terkaya RI Komplain soal PSBB

Negaraqqnews.com – Jakarta, Orang Terkaya RI Komplain soal PSBB. Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia, sempat mengkritik rencana penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Kritik tersebut disampaikan oleh bos PT Djarum itu melalui surat kepada Presiden RI Joko Widodo, tertanggal 11 September 2020 lalu.

Orang Terkaya RI Komplain soal PSBB
Budi Hartono

Corporate Communications Manager Djarum Budi Dharmawan membenarkan soal surat yang dikirimkan bosnya kepada presiden dan menilai hal tersebut sebagai tindakan wajar.

Sebagai pelaku bisnis, kata dia, Budi Hartono berharap pandangan serta masukannya dapat didengar pemerintah.

Orang Terkaya RI Komplain soal PSBB

“Tidak ada yang khusus mengenai latar belakang surat itu. Semata-mata bagian dari kontribusi warga negara, kebetulan sebagai praktisi bisnis yang ingin Indonesia terus maju,” ucap Budi.

Meski demikian, ia belum mengetahui apakah presiden telah merespons surat tersebut secara langsung atau hanya membacanya dan mempertimbangkan masukan yang diberikan.

Ikuti terus berita nasional terbaru hanya di Negaraqqnews.com dan jangan lupa bagikan artikel ini. 

“Contoh atau solusi yang disampaikan dilengkapi dengan data dan contoh. Itu bukan surat terbuka. Hingga saat ini kami belum mengetahui (apakah sudah dibalas atau belum),” ucap Budi.

Surat Budi Hartono sendiri dipampang dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9). Budi menilai rencana pemberlakuan PSBB karena menilai tindakan tersebut tak tepat.

Memberikan data akurat mengenai COVID19 Indonesia

Menurut Budi, PSBB terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. Ia juga melampirkan diagram pertumbuhan infeksi yang masih meningkat saat PSBB untuk memperkuat argumentasi tersebut.

Sebaliknya, kata Budi dalam suratnya, tingkat infeksi negara justru berhasil diturunkan melalui measured circuit breaker.

“Di Jakarta, meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” tulis Budi.

Alasan lainnya adalah kapasitas rumah sakit DKI Jakarta yang tetap full dengan atau tidak diberlakukannya kembali PSBB. Ia berpandangan, seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *